Review Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro (1)

Rencana struktur ruang merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun dari pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain, lalu dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro difokuskan pada sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

A. Sistem Pusat Kegiatan

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Sistem perkotaan nasional terdiri atas

·         Pusat Kegiatan Nasional atau PKN

·         Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW, dan

·         Pusat Kegiatan Lokal atau PKL.

Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini meliputi:

·         Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

·         Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PKN, PKW, dan PKL dapat berupa:

·         kawasan megapolitan;

·         kawasan metropolitan;

·         kawasan perkotaan besar;

·         kawasan perkotaan sedang; atau

·         kawasan perkotaan kecil.

Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana disebutkan di atas juga dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara.  

Berdasarkan RTRW, sistem pusat kegiatan di Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi PKW, PKLp, PPK, dan PPL. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan wilayah yang biasanya merupakan ibukota kabupaten atau menjadi pusat aktivitas dari suatu kota/kabupaten. Di Kabupaten Bojonegoro, PKW berada di Perkotaan Bojonegoro. Perkotaan Bojonegoro dipilih karena kawasan perkotaan tersebut berfungsi sebagai simpul kegiatan yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) merupakan wilayah yang terdiri dari pusat-pusat kecamatan, biasanya berfungsi sebagai penunjang PKW. Kawasan perkotaan di wilayah ini memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan kawasan perkotaan di wilayah ini sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKLp di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari Perkotaan Dander, Perkotaan Sumberrejo, Perkotaan Baureno, Perkotaan Ngasem, Perkotaan Padangan, Perkotaan Ngraho, Perkotaan Temayang, dan Perkotaan Kedungadem.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Di Kabupaten Bojonegoro, PPK terdiri dari Perkotaan Trucuk, Perkotaan Kapas, Perkotaan Sukosewu, Perkotaan Balen, Perkotaan Kanor, Perkotaan Kepohbaru, Perkotaan Kalitidu, Perkotaan Malo, Perkotaan Purwosari, Perkotaan Kasiman, Perkotaan Kedewan, Perkotaan Margomulyo, Perkotaan Ngambon, Perkotaan Tambakrejo, Perkotaan Bubulan, Perkotaan Gondang, Perkotaan Sekar, dan Perkotaan Sugihwaras.

Tabel. PKW, PKLp dan PPK di Kabupaten Bojonegoro

PKW	PKLp	PPK
Perkotaan Bojonegoro	Perkotaan Dander	Perkotaan Trucuk
	Perkotaan Sumberrejo	Perkotaan Kapas
	Perkotaan Baureno	Perkotaan Sukosewu
	Perkotaan Ngasem	Perkotaan Balen
	Perkotaan Padangan	Perkotaan Kanor
	Perkotaan Ngraho	Perkotaan Kepohbaru
	Perkotaan Temayang	Perkotaan Kalitidu
	Perkotaan Kedungadem	Perkotaan Malo
		Perkotaan Purwosari
		Perkotaan Kasiman
		Perkotaan Kedewan
		Perkotaan Margomulyo
		Perkotaan Ngambon
		Perkotaan Tambakrejo
		Perkotaan Bubulan
		Perkotaan Gondang
		Perkotaan Sekar
		Perkotaan Sugihwaras

Sumber : RTRW Kabupaten Bojonegoro 2011-2031

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa disuatu kecamatan.

Tabel. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di tiap kecamatan

Kecamatan	Pusat Pelayanan Lokal (PPL)
Kecamatan Margomulyo	Desa Sumberejo dan Desa Margomulyo
Kecamatan Ngraho	Desa Kalirejo dan Desa Blimbinggede
Kecamatan Tambakrejo	Desa Bakalan, Desa Jawik, dan Desa Sukorejo
Kecamatan Ngambon	Desa Ngambon dan Desa Bondol
Kecamatan Sekar	Desa Sekar, Desa Miyono, dan Desa Klino
Kecamatan Bubulan	Desa Bubulan dan Desa Cancung
Kecamatan Gondang	Desa Gondang, Desa Sengaten, Desa Pajeng, dan Desa Sambongrejo
Kecamatan Temayang	Desa Temayang dan Desa Kedungsari
Kecamatan Sugihwaras	Desa Trate, Desa Siwalan, Desa Sugihwaras, dan Desa Glagahwangi
Kecamatan Kedungadem	Desa Kedungadem, Desa Tumbrasanom, dan Desa Drokilo
Kecamatan Kepohbaru	Desa Kepohbaru, Desa Sidomukti, dan Desa Brangkal
Kecamatan Baureno	Desa Baureno, Desa Pasinan, Desa Trojalu, Desa Sraturejo, Desa Blongsong, Desa Kauman, Desa Gajah, dan Desa Sumuragung
Kecamatan Kanor	Desa Kanor, Desa Sumberwangi, dan Desa Tambakrejo
Kecamatan  Sumberrejo	Desa Sumberejo, Desa Talun Desa Bogangin, dan Desa Sumuragung
Kecamatan Balen	Desa Balenrejo, Desa Margomulyo, Desa Sobontoro, Desa Kedungbondo, Desa Kabunan, Desa Bulu, dan Desa Suwaloh
Kecamatan Sukosewu	Desa Sukosewu dan Desa Kalicilik
Kecamatan Kapas	Desa Kapas, Desa Sukowati, Desa Mojodeso, Desa Tikusan, Desa Kalianyar, Desa Plasungan, Desa Kedaton
Kecamatan Bojonegoro Kota	Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Sumbang, Desa Sukorejo, Desa Kauman, Desa Pacul, Kelurahan Jetak, Kelurahan Klangon, Kelurahan Ledok Wetan, Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Mojokampung, Kelurahan Ngrowo, Desa Campurejo, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Mulyoagung, Kelurahan Kalirejo, Desa Semanding, dan Kelurahan Kepatihan
Kecamatan Trucuk	Desa Trucuk, Desa Guyangan, Desa Padang, Desa Pagerwesi
Kecamatan Dander	Desa Dander, Desa Growok, Desa Mojoranu, Desa Sumodikaran, Desa Ngumpakdalem, dan Desa Sumbertlaseh
Kecamatan Ngasem	Desa Ngasem, Desa Ngadiluwih, Desa Dukuhkidul, Desa Gayam, Desa Mojodelik, Desa Bonorejo, Desa Brabohan, Desa Begadon, dan Desa Ringintunggal
Kecamatan Kalitidu	Desa Kalitidu, Desa Panjunan, Desa Brenggolo, Desa Mayanggeneng, Desa Talok, Desa Mlaten, Desa Sumengko, Desa Manukan, Desa Sudu, Desa Ngraho, Desa Ngujo, Desa Wotangare, Desa Ngrebekan, Desa Katur, dan Desa Beged
Kecamatan Malo	Desa Malo, Desa Trembes, Desa Ketileng, dan Desa Sukorejo
Kecamatan Purwosari	Desa Purwosari, Desa Pejok, Desa Gapluk, Desa SedahKidul, Desa Punggur, Desa Kuniran, Desa Tinumpuk, dan Desa Tlatah
Kecamatan Padangan	Desa Padangan, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Banjarjo, Desa Kebunagung, Desa Ngasinan, dan Desa Cendono
Kecamatan Kasiman	Desa Kasiman, Desa Sekaran, Desa Batokan, dan Desa Sambeng
Kecamatan Kedewan	Desa Kedewan dan Desa Wonocolo

Sumber : RTRW Kabupaten Bojoneogoro Tahun 2011-2031

Arahan Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas indikasi program utama yang meliputi perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang, dan perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam mewujudkan struktur ruang, perlu adanya rencana dalam pengembangan sistem pusat kegiatan, dan rencana dalam pengembangan sistem prasarana wilayah. Adapun indikator terwujudnya program utama perwujudan sistem pusat kegiatan, perlu adanya beberapa pengembangan, yaitu : (a) pengembangan pusat kegiatan wilayah di perkotaan Bojonegoro; (b) pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp); (c) pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK); dan (d) pengembangan pusat agrobisnis di perdesaan atau desa pusat pertumbuhan.

Untuk mengimplementasikan rencana pemanfaatan ruang supaya tidak keluar dari ketentuan yang dibuat, Pemerintah Bojonegoro menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan batasan-batasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang telah direncanakan. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dibentuk dari beberapa ketentuan yang terdiri dari ; (a) ketentuan umum peraturan zonasi, (b) ketentuan perizinan, (c) ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dan (d) sanksi administratif. Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : (a) ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, yang salah satunya ketentuan umum sistem pusat kegiatan, (b) ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, dan (c) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis, berupa kawasan strategis.

Adapun ketentuan-ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan, meliputi :

a.    Peraturan zonasi pada PKW yang disusun dengan ketentuan kegiatan berskala kabupaten, didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya. Untuk mengetahui struktur ruang PKW dengan penetapan batas perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;

b.    Peraturan zonasi untuk PKLp, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala beberapa kecamatan. Adanya penetapan batas perkotaan sebagai PKLp sebagai perwujudan zonasi wilayah PKLp;

c.    Peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan

d.    Peraturan zonasi untuk PPL, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan umum peraturan zonassi tersebut, diharapkan dalam pemanfaatan wilayah, bisa ditata dan dikendalikan, dan tidak keluar dari yang sudah direncanakan, sehingga diharapkan kedepannya, pusat kegiatan yang direncanakan bisa terwujud.

Sumber :

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031

http://www.penataanruang.com/sistem-perkotaan.html